Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

2017 10 11 Timpora Rapat di Puri Denpasar 4

Foto : Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil DKI Jakarta Agus Widjaja, Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Ditjenim Zaeroji, Kabinda Pemprov DKI Jakarta, dan Kepala Bidang Intelejen, Penindakan, Informasi dan sarana komunikasi keimigrasian Kanwil DKI Jakarta A. Fauzi dalam Rapat Koordinasi Divisi Imigrasi dengan tim pengawasan orang asing (timpora) Wilayah DKI Jakarta yang Ke-II Tahun 2017 (11/10/2017)  (berurut dari kanan ke kiri) 

2017 10 11 Timpora Rapat di Puri Denpasar 5Jakarta.Kemenkumham.go.id - Rabu (11/10/2017) Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menggelar rapat Koordinasi tim pengawasan orang asing (timpora) yang ke-II pada tahun 2017 dengan mengangkat isue yang belakangan ini sedang marak yakni pengungsi"refugee" dan Immigrant Illegal yang dilaksanakan di Puri Denpasar Hotel, Jakarta Selatan.

Refugee (pengungsi) yang dimaknai sebagai orang yang mengungsi dari suatu Negara asing ke Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi 1951).

Dalam hal ini warna negara asing (WNA) yang disebut sebagai “refugee” atau pengungsi tersebut adalah WNA yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, sehingga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 6/2011. Aturan mengenai lalulintas orang ke Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 6/2011, yang menyebutkan: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.”

Pengaturan lebih lanjut mengenai “refugee” atau pengungsi dari negara lain yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 6/2011 dapat dilihat di dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (“Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal”).

Diatur bahwa yang dimaksud dengan Imigran Ilegal adalah WNA yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, sehingga seharusnya terhadap wna tersebut dikenakan tindakan keimigrasian berupa tindakan pendeportasian (Pasal 75 ayat (2) huruf f UU 6/2011) atau penempatan di tempat penampungan sementara (Ruang Detensi Imigrasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b dan huruf d.

Mereka yang tergolong dalam kategori pengungsi itu bukan di tahan/dipenjara akan tetapi ditampung sementara ini di Rumah Deteni Imigrasi. Disisi lain imigran ilegal yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi (UNHCR United Nations High Comissioner for Refugees) selaku Komisariat Tinggi PBB.

2017 10 11 Timpora Rapat di Puri Denpasar 6 2017 10 11 Timpora Rapat di Puri Denpasar 7

Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal yang telah memperoleh Attestation Letter atau surat keterangan sebagai pencari suaka dari UNHCR dan Berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.

Yang kedua, bahwa imigran ilegal hanya diperkenankan tinggal sementara waktu di tempat yang telah ditentukan di bawah pengawasan petugas imigrasi, sebelum ditempatkan ke negara ketiga oleh UNHCR.

2017 10 11 Timpora Rapat di Puri Denpasar 9Refugee atau pengungsi dan atau imigran ilegal, harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari pekerjaan serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapat upah.

Terkait dengan masalah pengungsi yang melaksanakan perkawinan dengan warga negara Indonesia. Di dalam aturan, Perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan secara agama yang disahkan oleh Negara setelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang Bergama Islam dan di Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama Non-Islam.

Melihat Pasal 56 ayat (1) UU 1/1974, yang menyebutkan: “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.”

Maka, dengan status sebagai seorang “refugee” atau pengungsi atau imigran ilegal, tidak dimungkinkan bagi WNA untuk  melangsungkan perkawinan menurut hukum Indonesia, karena orang tersebut tinggal di Indonesia secara tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sekalipun mendapat status sebagai pencari suaka atau status pengungsi dari UNHCR.

Imigran ilegal tersebut tidak dapat dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, sebab ia hanya diizinkan tinggal sementara sebelum dipindahkan ke Negara ketiga, yang tidak diperkenankan untuk melakukan suatu kegiatan apapun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Oleh karena itu, sekalipun imigran ilegal tersebut telah menikah secara agama dengan WNI, namun pernikahan tersebut tetap tidak akan bisa mendapat pengakuan dari Negara.

2017 10 11 Timpora Rapat di Puri Denpasar 2

2017 10 11 Timpora Rapat di Puri Denpasar 3