Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

2017 11 10 evaluasi aplikasi lapor 1

Jakarta.Kemenkumham.go.id - Jum'at siang (10/11/2017) Tim dari Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM RI mendatangi Kanwil DKI Jakarta. Dalam lawatan sebelumnya tim Biro Humas menyampaikan akan mengadakan rapat dan mengundang seluruh satuan kerja yang berada di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta guna mengevaluasi kinerja dari aplikasi pengaduan LAPOR yang selama ini sudah berjalan. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi pengaduan LAPOR di tataran Satuan Kerja (Satker) dan Kanwil DKI Jakarta dilaksanakan di Aula lantai empat yang dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Sardi.

"Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau yang dikenal dengan istilah LAPOR merupakan aplikasi media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat berinteraksi secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik" jelas tim dari Biro humas secara umum.

Pemrakarsa aplikasi LAPOR ini adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang saat ini berada langsung dibawah Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian PAN RB, dan Ombudsman RI dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah di akses bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sasaran dari aplikasi lapor ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap pelayanan pemerintah dalam hal ini dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Khususnya dilingkungan provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini mendukung pelaksanaan Open Government dan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin.

2017 11 10 evaluasi aplikasi lapor 2 2017 11 10 evaluasi aplikasi lapor 3

Dalam kegiatan evaluasi ini disampaikan tentang mekanisme penyelesaian aplikasi Lapor. "Laporan/pengaduan akan dianggap selesai apabila laporan yang sudah ditindaklanjuti tidak ada respon /sanggahan dari pelapor selama 10 hari kerja" ucap tim dari Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.