Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

RDK Keimigrasian

27 November 2017. RDK bidang Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dilaksanakan di Aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Rapat yang mengangat tema Penajaman Alih Status Keimigrasian dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Nuni Suryani.  Pada pembukaan rapat Kadiv Administrasi membacakan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah, mengingatkan percepatan penyerapan anggaran serta kewajiban seluruh pegawai untuk mengisi LHKASN. Narasumber Kepala Divisi Keimigrasian, Agus Widjaja dan Kepala Seksi Alih Status ITAS Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Susetyo Mardhy. Sebagai moderator Kasubid Lalu lintas Keimigrasian, Hattor Tampubolon. Hadir para Pejabat struktural, JFU dan JFT Keimigrasian pada Kantor Wilayah dan UPT.

Amanat Kepala Kantor Wilayah dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Divisi Administrasi bahwa tata laksana pemberian alih status izin tinggal keimigrasian di setiap UPT harus seragam.

Sejak pemberlakuan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015 sampai dengan saat ini, banyak diketemukan terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik pemberian persetujuan alih status izin tinggal keimigrasian. Komunikasi yang telah dibangun selama ini oleh Divisi Keimigrasian DKI Jakarta terhadap jajarannya, untuk mewujudkan keseragaman penafsiran tata laksana pemberian alih status izin tinggal keimigrasian dipandang perlu masih harus tetap dilaksanakan sampai saat ini, mengingat bahwa hal pemberian alih status izin tinggal keimigrasian merupakan prosedur kerja yang dinamis yang situasi dan kondisinya tidak bisa kita tentukan dengan baku. Sering terjadi di lapangan terjadi kasus-kasus permohonan alih status yang di luar ketentuan yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015, misalnya alih status dari ITAS ke ITAP untuk anak Disabilitas yang sudah dewasa, yang ikut orangtuanya pemegang ITAP, dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang memerlukan adanya keseragaman pola tindak kebijakan keimigrasian, sehingga terwujud keselarasan efektifitas pelaksanaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015.

 

foto: Gustaf