Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

16-09-2014 Hits:21

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

  Kamis, 11 September 2014 mulai pukul 09.25 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI... Selengkapnya

Tingkatkan Koordinasi Dengan UPT

15-09-2014 Hits:5

Tingkatkan Koordinasi Dengan UPT

  Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan... Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI DENGAN SEKRETARIS DPRD PEMPROV DKI JAKARTA

12-09-2014 Hits:53

RAPAT KOORDINASI DENGAN SEKRETARIS DPRD PEMPROV DKI JAKARTA

Jakarta_info – Selasa, (02/09) Telah dilaksanakan pertemuan dengan Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta, Drs. Mangara Pardede, M.Si beserta jajarannya yang... Selengkapnya

Pegawai Kanwil DKI Jakarta Berbicara dengan menggunakan Bahasa Inggris…

12-09-2014 Hits:102

Pegawai Kanwil DKI Jakarta Berbicara dengan menggunakan Bahasa Inggris. Ada Apa ?

Jakarta_info – Pada hari jumat tanggal 6 September 2014 telah diadakan pelatihan Bahasa Inggris bagi pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian... Selengkapnya

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pengganti dan Pewarganegaraa…

11-09-2014 Hits:36

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pengganti dan Pewarganegaraan

  Jakarta_info – Kamis, (11/09) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. melantik dan mengambil... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Lampu Hias Kamar

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Lampu Hias Kamar

Nama : Lampu Hias Kamar Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, HPL, Kabel Bolam Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

Kapal Pesiar 2 (ukuran besar)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kapal Pesiar 2 (ukuran besar)

Nama : Kapl Pesiar 2 (ukuran besar Ukuran : - Bahan : Lem, Acrilic, Kasa, Lem Korea Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

Miniatur Kapal (Display)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Kapal (Display)

Nama : Miniatur Kapal (Display) Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, HPL Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

penerimaan_cpnsSebanyak 2.893. Itulah jumlah kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerin Hukum dan HAM pada 2012. Ada keinginan, proses rekrutmen sekali untuk setahun itu tak terjadi KKN. Karena itu, Kemenkumham bekerjasama dengan KPK, PPATK dan Ombudsman agar rencana itu terlaksana. Bahkan, ICW pun turut diajak untuk menjaga niat itu.

 

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, rekrutmen CPNS yang bersih akan melahirkan pegawai negeri yang berkualitas dan berintegritas. Maka itu, ke depan tahapan sistem rekrutmen yang dijalankan juga harus selektif dan akuntabel. Misalnya, CPNS yang terpilih harus ditempatkan sesuai dengan komposisi yang ada.

 

 

Amir menjelaskan, ada beberapa langkah kementeriannya untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif dan pungutan liar dalam rekrutmen CPNS tahun 2012 ini. Selain bekerjasama dengan KPK, PPATK, Ombudsman dan lembaga swadaya masyarakat, kementeriannya akan mendaftarkan nama langkap panitia penerimaan beserta nomor handphone-nya.

 

 

Lalu, data-data ini nantinya akan diserahkan ke KPK dan PPATK untuk dilakukan pengawasan. Pelibatan KPK, lanjut Amir, untuk mencari tindakan koruptif di dalam penerimaan. Sedangkan pelibatan PPATK untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dalam rekrutmen CPNS.

 

 

Kemenkumham, kata Amir, juga akan membangun complaint handling system yang efektif agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti  secara cepat dan akurat. Bahkan, akses informasi akan dibuka Kemenkumham seluas-luasnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil penilaian dalam penerimaan CPNS ini.

 

 

“Di sistem pengawasan, kami juga akan melakukan pelatihan yang akan diikuti oleh pengawas dari seluruh provinsi se Indonesia yang terdiri dari elemen Inspektorat Jenderal Kemenkumham, para Kakanwil Kemenkumham, Ombudsman daerah, LSM dan jaringan perguruan tinggi,” tutur Amir di kantornya, Kamis (19/7).

 

Amir menuturkan, untuk tahun 2012 ini kementeriannya mendapat formasi CPNS sebanyak 2.839 orang. Karena banyaknya jatah ini, ia mengakui, potensi terjadinya tindakan koruptif dan pungutan liar berpeluang terjadi. Bahkan proses seleksi yang dilakukan secara serentak di 33 provinsi nantinya serta lowongan dari tingkat SMU/sederajat menghasilkan banyaknya jumlah pelamar.

 

“Hal ini jelas menimbulkan permasalahan rentang kendali yang perlu diantisipasi dari segala jenis kemungkinan penyimpangan,” ujar Amir.

 

 

Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan, dari total 2.839 alokasi yang ada di kementeriannya, terdiri dari tingkat Golongan III sebanyak 889 orang dan Golongan II sebanyak 1.950 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat jabatan yang bersifat khusus atau mendesak untuk segera diisi oleh Kemenkumham.

 

 

Posisi tersebut di antaranya adalah, perancang peraturan perundang-undangan sebanyak 242 orang baik di pusat dan di daerah. Pemeriksa merk sebanyak sembilan orang, pemeriksa paten 10 orang, penyuluh atau pembinaan napi sebanyak 182 orang, pengaman pemasyarakatan atau sipir 1.819 orang. Dan jabatan pemeriksa dokumen imigrasi sebanyak 446 orang serta penjaga imigrasi perbatasan sebanyak 131 orang.

 

 

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenkumham. Hanya, ia memastikan dalam penerimaan CPNS tersebut sebelumnya, panitia seleksi mengetahui latar belakang para pelamar. Bila perlu untuk mengetahui rekam jejak ini, Kemenkumham bisa menggandeng lembaga yang independen. “Gunakan yang expert,” katanya.

 

 

Kepala PPATK M Yusuf menambahkan, rekam jejak yang dilakukan Kemenkumham bisa dimulai dari hubungan pelamar dengan pegawai yang ada di lingkungan kementerian. Misalnya, pelamar CPNS haruslah tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik dengan panitia  ataupun dengan pegawai Kemenkumham yang lain.

 

 

Selain itu, variabel hubungan alumnus universitas tertentu juga harus diperhatikan. “Semua kita cek, baik sebelum ataupun sesudah diterima,” pungkasnya.

 

 

Koordinator ICW Danang Widoyoko juga mengatakn hal serupa. Menurutnya, tren di daerah para pejabatnya sengaja menggunakan hubungan keluarga untuk meloloskan CPNS tertentu. Jika seluruh keluarga sudah diiterima barulah sisanya dijual ke masyarakat luas. “Tendernya bisa Rp100 juta sampai Rp200 juta per orang,”ujarnya.

 

Layanan Online

Aplikasi Online

September 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan