Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Penguatan Eksistensi APKI, Para Pengurus APKI Pusat Gelar Rapat Kerja

29-01-2015 Hits:14

Penguatan Eksistensi APKI, Para Pengurus APKI Pusat Gelar Rapat Kerja

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. selaku ketua umum pengurus pusat... Selengkapnya

Koordinasi Kadiv Yankumham Dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Pempro…

28-01-2015 Hits:33

Koordinasi Kadiv Yankumham Dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta

Jakarta_info – Rabu, tanggal 28 Januari 2015 di Ruang Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta pada pukul 09.30 wib... Selengkapnya

Tingkatkan Koordinasi, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Dengan Kepala Biro…

28-01-2015 Hits:54

Tingkatkan Koordinasi, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Dengan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta

Jakarta_info – Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 bertempat di Ruang Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta pada pukul... Selengkapnya

Matriks Perbedaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 54 T…

27-01-2015 Hits:301

Matriks Perbedaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

    Download Perpres 4 Tahun 2015 : LINK DOWNLOAD   Sumber : http://www.khalidmustafa.info/2015/01/26/matriks-perbedaan-perpres-no-4-tahun-2015-dengan-perpres-54-tahun-2010.php Selengkapnya

Penguatan Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informasi, Humas Kanwil Ku…

26-01-2015 Hits:81

Penguatan Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informasi, Humas Kanwil Kumham DKI Jakarta Ciptakan Aplikasi Laporan Harian (SILARI)

  Jakarta_info – Senin, (26/01/) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. memberikan arahan dalam... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Lukisan Siluet Borobudur

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Siluet Borobudur

  Nama : Lukisan Siluet Borobudur Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                          ...

Selengkapnya

Celana Pendek Pumn

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Pumn

Nama : Pumn Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,-                                                    ...

Selengkapnya

Miniatur Sepeda Ontel

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda Ontel

  Nama : Miniatur Sepeda Ontel Ukuran : Standart Bahan : Kayu/Bambu Lama Pekerjaan :   Jumlah Pekerja :   Harga : Pesan Stok : Pesan                                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

penerimaan_cpnsSebanyak 2.893. Itulah jumlah kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerin Hukum dan HAM pada 2012. Ada keinginan, proses rekrutmen sekali untuk setahun itu tak terjadi KKN. Karena itu, Kemenkumham bekerjasama dengan KPK, PPATK dan Ombudsman agar rencana itu terlaksana. Bahkan, ICW pun turut diajak untuk menjaga niat itu.

 

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, rekrutmen CPNS yang bersih akan melahirkan pegawai negeri yang berkualitas dan berintegritas. Maka itu, ke depan tahapan sistem rekrutmen yang dijalankan juga harus selektif dan akuntabel. Misalnya, CPNS yang terpilih harus ditempatkan sesuai dengan komposisi yang ada.

 

 

Amir menjelaskan, ada beberapa langkah kementeriannya untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif dan pungutan liar dalam rekrutmen CPNS tahun 2012 ini. Selain bekerjasama dengan KPK, PPATK, Ombudsman dan lembaga swadaya masyarakat, kementeriannya akan mendaftarkan nama langkap panitia penerimaan beserta nomor handphone-nya.

 

 

Lalu, data-data ini nantinya akan diserahkan ke KPK dan PPATK untuk dilakukan pengawasan. Pelibatan KPK, lanjut Amir, untuk mencari tindakan koruptif di dalam penerimaan. Sedangkan pelibatan PPATK untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dalam rekrutmen CPNS.

 

 

Kemenkumham, kata Amir, juga akan membangun complaint handling system yang efektif agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti  secara cepat dan akurat. Bahkan, akses informasi akan dibuka Kemenkumham seluas-luasnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil penilaian dalam penerimaan CPNS ini.

 

 

“Di sistem pengawasan, kami juga akan melakukan pelatihan yang akan diikuti oleh pengawas dari seluruh provinsi se Indonesia yang terdiri dari elemen Inspektorat Jenderal Kemenkumham, para Kakanwil Kemenkumham, Ombudsman daerah, LSM dan jaringan perguruan tinggi,” tutur Amir di kantornya, Kamis (19/7).

 

Amir menuturkan, untuk tahun 2012 ini kementeriannya mendapat formasi CPNS sebanyak 2.839 orang. Karena banyaknya jatah ini, ia mengakui, potensi terjadinya tindakan koruptif dan pungutan liar berpeluang terjadi. Bahkan proses seleksi yang dilakukan secara serentak di 33 provinsi nantinya serta lowongan dari tingkat SMU/sederajat menghasilkan banyaknya jumlah pelamar.

 

“Hal ini jelas menimbulkan permasalahan rentang kendali yang perlu diantisipasi dari segala jenis kemungkinan penyimpangan,” ujar Amir.

 

 

Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan, dari total 2.839 alokasi yang ada di kementeriannya, terdiri dari tingkat Golongan III sebanyak 889 orang dan Golongan II sebanyak 1.950 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat jabatan yang bersifat khusus atau mendesak untuk segera diisi oleh Kemenkumham.

 

 

Posisi tersebut di antaranya adalah, perancang peraturan perundang-undangan sebanyak 242 orang baik di pusat dan di daerah. Pemeriksa merk sebanyak sembilan orang, pemeriksa paten 10 orang, penyuluh atau pembinaan napi sebanyak 182 orang, pengaman pemasyarakatan atau sipir 1.819 orang. Dan jabatan pemeriksa dokumen imigrasi sebanyak 446 orang serta penjaga imigrasi perbatasan sebanyak 131 orang.

 

 

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenkumham. Hanya, ia memastikan dalam penerimaan CPNS tersebut sebelumnya, panitia seleksi mengetahui latar belakang para pelamar. Bila perlu untuk mengetahui rekam jejak ini, Kemenkumham bisa menggandeng lembaga yang independen. “Gunakan yang expert,” katanya.

 

 

Kepala PPATK M Yusuf menambahkan, rekam jejak yang dilakukan Kemenkumham bisa dimulai dari hubungan pelamar dengan pegawai yang ada di lingkungan kementerian. Misalnya, pelamar CPNS haruslah tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik dengan panitia  ataupun dengan pegawai Kemenkumham yang lain.

 

 

Selain itu, variabel hubungan alumnus universitas tertentu juga harus diperhatikan. “Semua kita cek, baik sebelum ataupun sesudah diterima,” pungkasnya.

 

 

Koordinator ICW Danang Widoyoko juga mengatakn hal serupa. Menurutnya, tren di daerah para pejabatnya sengaja menggunakan hubungan keluarga untuk meloloskan CPNS tertentu. Jika seluruh keluarga sudah diiterima barulah sisanya dijual ke masyarakat luas. “Tendernya bisa Rp100 juta sampai Rp200 juta per orang,”ujarnya.

 

Layanan Online

Aplikasi Online

February 2015
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan