Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kurangi Pecandu, Divisi PAS Adakan Kegiatan Diseminasi Perawatan dan K…

29-05-2015 Hits:48

Kurangi Pecandu, Divisi PAS Adakan Kegiatan Diseminasi Perawatan dan Kesehatan Bagi Petugas Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta

Jakarta_info - Ketergantungan Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Napza) adatah suatu penyakit yang dalam International Clasification of Diseases and... Selengkapnya

Tingkatkan Kinerja dan Prestasi Pegawai, Kakanwil membuka Bimtek Penil…

28-05-2015 Hits:107

Tingkatkan Kinerja dan Prestasi Pegawai, Kakanwil membuka Bimtek Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015

  Jakarta, 27 Mei 2015, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis Prestasi kerja PNS dalam rangka... Selengkapnya

Kakanwil Buka Bimbingan Teknis Naskah Akademik

26-05-2015 Hits:109

Kakanwil Buka Bimbingan Teknis Naskah Akademik

Penulis Berita dan Dokumentasi : Gustaf Fachruddin, Editor : Angga Jakarta­_info – Selasa (26/05/15) bertempat di aula lantai 4 Kepala Kantor... Selengkapnya

Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-20…

26-05-2015 Hits:74

Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Penulis Berita/ Dokumentasi : Oswald, S.H. (Staf Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Editor : Angga (Humas) Jakarta_info – Dalam Rangka Penyiapan... Selengkapnya

Rapat Tim Inventarisasi Kekayaan Komunal, Kakanwil Pimpin Rapat

26-05-2015 Hits:46

Rapat Tim Inventarisasi Kekayaan Komunal, Kakanwil Pimpin Rapat

Penulis Berita dan Dokumentasi : Gustaf Fachruddin, Editor : Angga   Jakarta_info – Rapat Tim Inventarisasi Kekayaan Komunal dibuka oleh Kepala Kantor... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Miniatur Sepeda

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda

  Nama : Miniatur Sepeda Bahan Dasar : Kertas Koran Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

Speed Boat

Kerajinan dan Sablon

Speed Boat

Nama : Speed Boat Ukuran : 100 x 70 cm Bahan : Koran, Lem, Cat Lama Pekerjaan : 4 (empat) bulan Jumlah Pekerja : 7 Orang Harga : Rp.100.000,-                                            ...

Selengkapnya

Miniatur Monas

Kerajinan dan Sablon

Miniatur Monas

Nama : Miniatur Monas Ukuran : 30 cm Bahan : Koran, Lem Lama Pekerjaan : 10 hari Jumlah Pekerja : 1 orang Harga : Rp. 100.000,- Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

penerimaan_cpnsSebanyak 2.893. Itulah jumlah kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerin Hukum dan HAM pada 2012. Ada keinginan, proses rekrutmen sekali untuk setahun itu tak terjadi KKN. Karena itu, Kemenkumham bekerjasama dengan KPK, PPATK dan Ombudsman agar rencana itu terlaksana. Bahkan, ICW pun turut diajak untuk menjaga niat itu.

 

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, rekrutmen CPNS yang bersih akan melahirkan pegawai negeri yang berkualitas dan berintegritas. Maka itu, ke depan tahapan sistem rekrutmen yang dijalankan juga harus selektif dan akuntabel. Misalnya, CPNS yang terpilih harus ditempatkan sesuai dengan komposisi yang ada.

 

 

Amir menjelaskan, ada beberapa langkah kementeriannya untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif dan pungutan liar dalam rekrutmen CPNS tahun 2012 ini. Selain bekerjasama dengan KPK, PPATK, Ombudsman dan lembaga swadaya masyarakat, kementeriannya akan mendaftarkan nama langkap panitia penerimaan beserta nomor handphone-nya.

 

 

Lalu, data-data ini nantinya akan diserahkan ke KPK dan PPATK untuk dilakukan pengawasan. Pelibatan KPK, lanjut Amir, untuk mencari tindakan koruptif di dalam penerimaan. Sedangkan pelibatan PPATK untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dalam rekrutmen CPNS.

 

 

Kemenkumham, kata Amir, juga akan membangun complaint handling system yang efektif agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti  secara cepat dan akurat. Bahkan, akses informasi akan dibuka Kemenkumham seluas-luasnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil penilaian dalam penerimaan CPNS ini.

 

 

“Di sistem pengawasan, kami juga akan melakukan pelatihan yang akan diikuti oleh pengawas dari seluruh provinsi se Indonesia yang terdiri dari elemen Inspektorat Jenderal Kemenkumham, para Kakanwil Kemenkumham, Ombudsman daerah, LSM dan jaringan perguruan tinggi,” tutur Amir di kantornya, Kamis (19/7).

 

Amir menuturkan, untuk tahun 2012 ini kementeriannya mendapat formasi CPNS sebanyak 2.839 orang. Karena banyaknya jatah ini, ia mengakui, potensi terjadinya tindakan koruptif dan pungutan liar berpeluang terjadi. Bahkan proses seleksi yang dilakukan secara serentak di 33 provinsi nantinya serta lowongan dari tingkat SMU/sederajat menghasilkan banyaknya jumlah pelamar.

 

“Hal ini jelas menimbulkan permasalahan rentang kendali yang perlu diantisipasi dari segala jenis kemungkinan penyimpangan,” ujar Amir.

 

 

Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan, dari total 2.839 alokasi yang ada di kementeriannya, terdiri dari tingkat Golongan III sebanyak 889 orang dan Golongan II sebanyak 1.950 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat jabatan yang bersifat khusus atau mendesak untuk segera diisi oleh Kemenkumham.

 

 

Posisi tersebut di antaranya adalah, perancang peraturan perundang-undangan sebanyak 242 orang baik di pusat dan di daerah. Pemeriksa merk sebanyak sembilan orang, pemeriksa paten 10 orang, penyuluh atau pembinaan napi sebanyak 182 orang, pengaman pemasyarakatan atau sipir 1.819 orang. Dan jabatan pemeriksa dokumen imigrasi sebanyak 446 orang serta penjaga imigrasi perbatasan sebanyak 131 orang.

 

 

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenkumham. Hanya, ia memastikan dalam penerimaan CPNS tersebut sebelumnya, panitia seleksi mengetahui latar belakang para pelamar. Bila perlu untuk mengetahui rekam jejak ini, Kemenkumham bisa menggandeng lembaga yang independen. “Gunakan yang expert,” katanya.

 

 

Kepala PPATK M Yusuf menambahkan, rekam jejak yang dilakukan Kemenkumham bisa dimulai dari hubungan pelamar dengan pegawai yang ada di lingkungan kementerian. Misalnya, pelamar CPNS haruslah tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik dengan panitia  ataupun dengan pegawai Kemenkumham yang lain.

 

 

Selain itu, variabel hubungan alumnus universitas tertentu juga harus diperhatikan. “Semua kita cek, baik sebelum ataupun sesudah diterima,” pungkasnya.

 

 

Koordinator ICW Danang Widoyoko juga mengatakn hal serupa. Menurutnya, tren di daerah para pejabatnya sengaja menggunakan hubungan keluarga untuk meloloskan CPNS tertentu. Jika seluruh keluarga sudah diiterima barulah sisanya dijual ke masyarakat luas. “Tendernya bisa Rp100 juta sampai Rp200 juta per orang,”ujarnya.

 

Layanan Online

Aplikasi Online

May 2015
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan